Connect with us

Kabar Sumsel

Beda Hasil Verifikasi, BKN Buka Database

Published

on

SUMSEL – Persoalan pelamar yang berhak ikut tes CPNS belum juga beres. Sampai saat ini, masih ada sejumlah daerah yang meminta agar data pelamar dibuka kembali. Penyebabnya, ada perbedaan hasil verifikasi.

Kondisi itu diungkap Kepala Kantor Regional (Kanreg) VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang, Ir Agus Sutiadi MSi. “Hasil rapat tadi (di Jakarta) disepakati untuk membuka kembali database pendaftar lantaran permintaan dari sejumlah daerah,” bebernya, kemarin (23/10).

Beberapa daerah itu termasuklah sejumlah kabupaten/kota di Sumsel. Satu saja pelamar berbeda hasil verifikasinya, maka sistem tidak bisa jalan seluruhnya. Misal, diumumkan di situs sscn.bkn.go.id lulus, tapi hasil validasi tidak. Nah ini yang maksudnya perlu dibuka lagi database peserta itu,” tuturnya.

Karena itu pula, data valid pelamar yang berhak ikut seleksi selanjutnya belum bisa diumumkan. “Tapi semuanya ini akan diselesaikan sebelum 25 Oktober,” janji Agus. Dalam rapat di Jakarta kemarin, seluruh jajaran BKN, terutama Kanreg di daerah untuk tidak melakukan kesalahan.

“Untuk itulah, seluruh jajaran BKN se-Indonesia diminta menandatangani pakta integritas supaya penyelenggaraan tes CPNS bebas dari segala macam praktik curang,” tuturnya.

Agus juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada salah seorang calon peserta tes CPNS yang datang ke BKN. Pihaknya pun menjelaskan kalau pelaksanaan tes berproses. “Lalu dia tanya, jadi nggak bisa curang ya, Pak. Saya tegaskan memang dari dulu tes CPNS tidak bisa curang. Apalagi sekarang,” tegasnya.

Untuk kelanjutan proses setelah pengumuman hasil verifikasi berkas administrasi pelamar, Kamis (25/10) nanti, BKN Palembang mengundang seluruh perwakilan BKD kabupaten/kota rapat bersama. Tujuannya, mensinkronisasikan tahapan pelaksanaan tes, termasuk jadwal seleksi CPNS daerah.

Sementara untuk tes CPNS kementerian/lembaga, Agus memastikan pelaksanaan computer assisted test (CAT) akan dimulai 26 Oktober. “Diawali tes untuk CPNS Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM),” bebernya.

Total peserta yang akan ikut tes sekitar 5.000 orang. Sebanyak 2.000 orang akan tes di Kantor BKN Palembang. Sedangkan 3.000 orang lainnya di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC).

Untuk tes CAT, BKN Palembang akan membaginya empat sesi tiap hari. “Semula lima sesi, tapi dikurangi karena memberikan waktu untuk panitia dan peserta saat,” ucap Agus.

BKN Palembang sudah mempersiapkan ruang dan perangkat komputer yang akan digunakan. Lokasi tes di kompleks Kanreg VII saja ada dua. Pertama, ruang CAT dengan 100 komputer. Kedua, gedung serbaguna yang bisa menampung 400-500 komputer.

Disiapkan pula Dinning Hall JSC yang rencananya difasilitasi 1.100 komputer. Intinya, BKN Palembang akan menyiapkan perangkat sesuai kebutuhan.

Selama pelaksanaan tes di Kanreg VII BKN Palembang, bakal disiapkan total empat unit server. Tiga unit bakal dipergunakan. Satu server lainnya di standby-kan jika terjadi kerusakan pada satu dari ketiga server itu, atau hanya sebagai back-up.

Selain membawa kartu tanda pengenal dan kartu tanda ujian CPNS, setiap peserta tidak diperkenankan membawa barang lain ke dalam ruang uji. Untuk passing grade (nilai ambang batas), mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Seleksi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018.

Passing grade untuk TIU 80, Tes Wawasan Kebangsan (TWK) 75 dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143. Untuk jumlah soal total 100 butir soal terdiri dari 30 butir soal TIU, 35 butir soal TWK dan 35. Nilai maksimal yang bisa didapatkan peserta adalah 500 yang terdiri dari nilai maksimal untuk TIU 150, TKP 175 dan TWK 175.

Bagaimana persiapan daerah? Kota Prabumulih mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS, kemarin siang melalui website SSCN dan website Pemkot Prabumulih. Hasilnya, dari 4.822 pelamar, sebanyak 4.800 orang lolos seleksi administrasi. “Artinya hanya ada 22 yang dinyatakan tidak lolos administrasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Prabumulih, Hery Mirhan.

Katanya, hingga kemarin belum ada keputusan terkait hari dan tanggal tes CPNS Kota Prabumulih. “Tanggal 25 Oktober kami baru diundang BKN VII untuk rapat di sana terkait pelaksanaan tes,” sambungnya.

Wakil Wali Kota Prabumulih, H Andriansyah Fikri mengaku adanya keterlambatan pengumuman seleksi administrasi Kota Prabumulih lantaran berkasnya belum ditandatangani Wali Kota. “Kemarin kan Pak Wali ke Jakarta jadi belum bisa ditandatangani, tapi sekarang sudah bisa dilihat di website kita,” imbuhnya.

Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Lubuklinggau, Ahyar, mengatakan, pelaksanaan UNBK dipastikan di SMPN 2 Lubuklinggau. “Kalau tidak ada perubahan, tes mulai 5 November,” ujarnya. Untuk pelaksanaan tes CPNS kemungkinan dua hari. Rencananya sehari tiga sesi. (kms/chy/wek/ce1)

Empat Lawang

Jubir Covid-19 Muratara Angkat Bicara, Kasus PDP di Muratara Masih Menunggu Hasil Lab

Published

on

Caption : Teks foto: Jubir GugusTugas Covid-19 Muratara Susyanto Tunut

 

REL,Muratara – Simpang siur pemberitaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 01 Muratara, pihak Kabupaten Muratara belum menerima hasil laboratorium, baik dari Provinsi maupun dari pihak Rumah Sakit Siloam Lubuklinggau.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Muratara Susyan Tunut, sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium Sumsel, dan terus upayakan agar hasil lab tersebut bisa segerah di publikasikan, apakah memang terjangkit atau tidaknya.

Juru bicara (Jubir) Gugus tugas Covid-19 menggadakan konferensi pers, terhadap berita yang beredar di metroTV tentang informasi yang di sampaikan oleh jubir Sumsel, terkait pemakaman PDP 01 yang ada di Muratara, dalam pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler, karena bukan penolakan dari keluarga, melainkan gugus tugas Covid-19 Muratara tidak siap, berita tersebut tidak benar bahkan kebalikannya.

“Dari gugus tugas Covid-19 sudah menyiapkan mulai dari ambulans penjemputan sampai dengan pemakaman secara protokoler,”ujarnya, Kamis (16/4/2020)

Sambungnya, dan kita menyiapkan skenario penjemputan jenaza PDP 01 yang ada di rumah sakit Siloam Lubuklinggau, tiba-tiba di tengah perjalanan jenaza di pulang paksa oleh pihak keluarga untuk segerah di makamkan.

Untuk saat ini kita semuanya sepakat , untuk mengetahui jika seseorang memang betul-betul terjangkit Covid-19 atau tidaknya itu kita sedang menunggu hasil dari laboratorium provinsi dan hasil lab Rumah Sakit Siloam, kemudian di berikan kepada gugus tugas Covid-19 kota lubuklinggau, sebab merekala yang mengambil Sempel dari pasien tersebut, tambahnya

Ia menyebutkan, pihaknya menunggu hasil yang benar-benar murni, untuk kedepannya langkah apa saja yang nantinya akan ambil, jika hasil tersebut sudah di keluarkan.

“kita semua berharap dari hasil lab tersebut Negatif, dan tidak ada simpang siur masala pemberitaan di tengah-tengah masyarakat muratara, terkait Covid-19.(16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Trending