oleh

Bawaslu Rilis Bacaleg, 192 Mantan Koruptor

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum membuka daftar nama-nama bakal  calon legislatif yang didaftarkan partai politik beberapa waktu lalu. Meski demikian KPU telah mengembalikan berkas bacaleg yang merupakan mantan terpidana yang mendaftar di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

KPU pun sejauh ini belum membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke publik, sehingga masyarakat luas bisa mengakses nama-nama bacaleg.

Komisioner KPU Pramono Ubaid pun saat dihubungi Ahad (29/7) belum bisa membuka nama-nama bacaleg DPR RI per daerah pemilihan (dapil).

Pramono menjelaskan belum dibukanya akses Silon dikarenakan KPU masih merampungkan data-data yang telah diinput parpol dalam Silon. Ia berjanji nanti Silon pasti dapat diakses publik. Meski demikian KPU katanya tengah melakukan verifikasi bacaleg yang diajukan untuk mengisi 575 kursi DPR RI.

Bahkan KPU sudah mengembalikan berkas pendaftaran bacaleg yang merupakan mantan terpidana. “Berkas kami kembalikan ke parpol buat diganti,” ujarnya. Namun bacaleg yang dikembalikan itu menurutnya belum bisa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Lantaran Peraturan KPU yang mengatur pencalonan tengah digugat ke Mahkamah Agung.  Karenanya KPU belum bisa menyatakan bacaleg yang berkasnya dikembalikan ke Parpol itu berstatus TMS. “Sepanjang belum ada putuaan MA yang membatalkan PKPU kita, jadi bukan TMS hanya dikembalikan ke parpol. Hanya Belum Memenuhi Syarat (BMS),” ujarnya.

Terpisah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) telah mempublikasikan daftar bacaleg yang terindikasi mantan terpidana koruptor. Jumlah bakal calon terpidana korupsi sebanyak 192 bakal calon. Tersebar di 9 Provinsi, 92 kabupaten dan 11 Kota.

Bakal Calon Terpidana Korupsi di propinsi sebanyak 26 Bakal calon, di Kabupaten 146 bakal calon dan di Kota 20 bakal calon. Provinsi yang terdapat bakal calon mantan terpidana korupsi terdapat di Jambi (10 bakal calon), Bengkulu (4 bakal calon), Sulawesi Tengara (3 bakal calon), Banten, Jawa Tengah, Nusa tenggara Timur (2 bakal calon), DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara (1 bakal calon).

Kabupaten yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kabupaten Buol, Kabupaten Katingan (6 bakal calon), Kabupaten Kapuas (5 bakal calon), Kabupaten Belitung, Kabupaten Trenggale (4 bakal calon), Kabupaten Kutai Kartanegara (4 bakal calon), Kabupaten Seruyan, Kabupaten Alor, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (3 bakal calon), Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Barito, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumbawa (2 bakal calon) dan 63 Kabupaten lainnya terdapat satu (1) bakal calon.

Sementara untuk Bacaleg tingkat DPRD Kota yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kota Lamongan (4 bakal calon), Kota Pagar Alam (3 bakal calon), Kota Cilegon, Kota Gorontalo, Kota Kupang dan Kota Sukabumi (2 bakal calon), Kota Madiun, Kota Sabang, Kota Tual, Kota Manado dan Kota Pramulih masing-masing satu (1) bakal calon. (ran)

BACA JUGA