Connect with us

Politik

Bawaslu Rilis Bacaleg, 192 Mantan Koruptor

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum membuka daftar nama-nama bakal  calon legislatif yang didaftarkan partai politik beberapa waktu lalu. Meski demikian KPU telah mengembalikan berkas bacaleg yang merupakan mantan terpidana yang mendaftar di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

KPU pun sejauh ini belum membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke publik, sehingga masyarakat luas bisa mengakses nama-nama bacaleg.

Komisioner KPU Pramono Ubaid pun saat dihubungi Ahad (29/7) belum bisa membuka nama-nama bacaleg DPR RI per daerah pemilihan (dapil).

Pramono menjelaskan belum dibukanya akses Silon dikarenakan KPU masih merampungkan data-data yang telah diinput parpol dalam Silon. Ia berjanji nanti Silon pasti dapat diakses publik. Meski demikian KPU katanya tengah melakukan verifikasi bacaleg yang diajukan untuk mengisi 575 kursi DPR RI.

Bahkan KPU sudah mengembalikan berkas pendaftaran bacaleg yang merupakan mantan terpidana. “Berkas kami kembalikan ke parpol buat diganti,” ujarnya. Namun bacaleg yang dikembalikan itu menurutnya belum bisa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Lantaran Peraturan KPU yang mengatur pencalonan tengah digugat ke Mahkamah Agung.  Karenanya KPU belum bisa menyatakan bacaleg yang berkasnya dikembalikan ke Parpol itu berstatus TMS. “Sepanjang belum ada putuaan MA yang membatalkan PKPU kita, jadi bukan TMS hanya dikembalikan ke parpol. Hanya Belum Memenuhi Syarat (BMS),” ujarnya.

Terpisah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) telah mempublikasikan daftar bacaleg yang terindikasi mantan terpidana koruptor. Jumlah bakal calon terpidana korupsi sebanyak 192 bakal calon. Tersebar di 9 Provinsi, 92 kabupaten dan 11 Kota.

Bakal Calon Terpidana Korupsi di propinsi sebanyak 26 Bakal calon, di Kabupaten 146 bakal calon dan di Kota 20 bakal calon. Provinsi yang terdapat bakal calon mantan terpidana korupsi terdapat di Jambi (10 bakal calon), Bengkulu (4 bakal calon), Sulawesi Tengara (3 bakal calon), Banten, Jawa Tengah, Nusa tenggara Timur (2 bakal calon), DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara (1 bakal calon).

Kabupaten yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kabupaten Buol, Kabupaten Katingan (6 bakal calon), Kabupaten Kapuas (5 bakal calon), Kabupaten Belitung, Kabupaten Trenggale (4 bakal calon), Kabupaten Kutai Kartanegara (4 bakal calon), Kabupaten Seruyan, Kabupaten Alor, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (3 bakal calon), Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Barito, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumbawa (2 bakal calon) dan 63 Kabupaten lainnya terdapat satu (1) bakal calon.

Sementara untuk Bacaleg tingkat DPRD Kota yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kota Lamongan (4 bakal calon), Kota Pagar Alam (3 bakal calon), Kota Cilegon, Kota Gorontalo, Kota Kupang dan Kota Sukabumi (2 bakal calon), Kota Madiun, Kota Sabang, Kota Tual, Kota Manado dan Kota Pramulih masing-masing satu (1) bakal calon. (ran)

Empat Lawang

KPU Empat Lawang Dinonaktifkan

Published

on

By

SEPI : Tampak suasana Kantor KPUD Empat Lawang, pasca KPU Sumsel menonaktifkan KPUD Empat lawang

REL, Palembang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mengakui adanya dugaan penggelumbungan suara dan kecurangan pada rekap suara di Kabupaten Empat Lawang. Meskipun demikian KPU enggan menyalahkan penyelenggara di tingkat bawah, terkait masalah tersebut dan mengatakan kalau kesalahan itu akibat ulah oknum.

“Ya kami tidak bisa menyalahkan penyelenggara Pemilu di tingkat bawah
Kalau terjadi sesuatu, misalnya kecurangan atau sesuatu hal yang membuat terjadi perolehan suara yang berbeda secara sengaja, misalnya dengan melakukan penggelembungan suara atau yang lainnya, itu bukan penyelenggara tapi oknum. Tentu KPU ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan kalau memang itu terbukti bersalah,” ujar Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana, usai rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, di Aula KPU Sumsel, Sabtu (11/05) malam.

Pernyataan tersebut di sampaikan Kelly,terkait adanya perselisihan di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Empat Lawang dan Muratara, yang menjadi penghambat lancarnya proses rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi. Karena, sambungnya, hingga Sabtu (11/05) malam, masih ada empat kabupaten/kota yang belum selesai, yakni Kota Palembang, Musi Rawas (Mura), Muratara dan Empat Lawang.

Sementara, KPU Sumsel sendiri tidak boleh melewati jadwal tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi yang harus berakhir pada Minggu 12 Mei 2019 ini.

“Hingga Sabtu malam ini yang sudah selesai ada 13 kabupaten/kota. Masih sisa empat lagi. Ya kendalanya itu, ada beberapa keberatan yang diajukan saksi parpol kepada KPU, sehingga keberatan itu di telaah dulu oleh Bawaslu untuk KPU mendapatkan rekomendasi. Nah sampai saat ini (tadi malam), Bawaslu masih melakukan pengkajian tentang itu dan waktunya juga sudah terlalu lama. Apalagi, tadi ada waktu yang diskors selama dua jam dan belum selesai juga. Akhirnya kita memutuskan rapat pleno ini di skors ditunda sampai besok (Minggu) pagi jam 9,” terangnya.

Untuk Minggu (12/05) pagi Kelly mengatakan, pihaknya melakukan rapat rekapitulasi untuk Kabupaten Empat Lawang, karena sudah selesai di tingkat kabupaten. Sebenarnya, sambung Kelly, protes atau keberatan yang muncul itu bukan lagi ranahnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Karena beberapa yang diajukan itu sebenarnya sudah diajukan pada tingkat kabupaten dan sudah diselesaikan. Hanya saja, saksi parpol itu tetap membawa keberatan tersebut sampai di KPU Provinsi.

“Misalnya ada keberatan yang dilakukan salah prosedur, mereka memberikan keberatan itu diakhir setelah rapat pleno ditetapkan. Pada saat rapat pleno dilaksanakan, saksi parpol tidak ada atau saksi parpol tidak menyatakan keberatan, semua menyetujui makanya ditetapkan. Tetapi, setelah ditetapkan ada DB2 yang masuk. Akhirnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” jelasnya.

“Karena kami tidak bisa melakukan penyandingan, atau menyelesaikan perselisihan perolehan suara di tingkat provinsi untuk penghitungan atau rekapitulasi di tingkat bawah. Kita hanya setingkat di bawah. Jadi kita hanya menggunakan DB yang hanya dilakukan ditingkat KPU Provinsi,” sambungnya.

Dengan banyaknya masalah yang terjadi, Kelly mengatakan, semua Komisioner KPU Empat Lawang akan dievaluasi, dengan menonaktifkan semua komisionernya sampai  proses rekapitulasi tingkat nasional selesai.

Disinggung soal kabupaten kota lainnya, Kelly menjelaskan Kalau yang lain tidak ada yang melanggar aturan, atau kode etik dan yang lainnya. Terkait adanya perselisihan di Kabupaten Muratara, Kelly menyatakan, bahwa perselisihan itu terjadi di tingkat bawah (PPK) dan sebenarnya itu internal parpol. Terjadinya itu lantaran kebanyakan saksi-saksi yang misalnya datangnya bergantian, pada saat pleno mereka tidak memberikan keberatan, kemudian datang lagi pada saat rapat pleno berubah saksi yang lain yang tidak mengetahui informasi.

“Ya mereka tidak terima, bahwa persoalan-persoalan itu sudah diselesaikan di tingkat kabupaten/kota dengan memerintahkan mereka untuk menulis form DB2 soal keberatan itu. Nah disini sudah kita jawab bahwa ditingkat provinsi kita tidak bisa menerima keberatan-keberatan yang jauh di bawah kita untuk tingkatan penyelenggaranya. Makanya mereka keberatan dan keberatan ini di ajukan keBawaslu,” tukasnya. (mg20/rel).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

DA1 Penuh ‘Tipex’ Pemicu Kericuhan Pleno

Published

on

By

PLENO : Suasana Ruangan Rapat Pleno kabupaten di DPRD Empat Lawang, Selasa (7/5)

REL, Empat Lawang – Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, Selasa (07/05/2019) ricuh.

Pantauan wartawan didalam ruangan rapat pleno, sejak awal dimulai rapat pleno untuk DPRD Kabupaten sudah di warnai oleh intrupsi dan sanggahan dari saksi parpol Golkar dan Nasdem. Mereka meminta buka C1 plano, namun yang lucunya pihak Bawaslu dan KPU malah berdebat tentang aturan.

Bahkan Ketua Bawaslu Rudianto menyebut KPU Empat Lawang KPU pun hanya membatasi saat itu untuk membuka DA 1 tapi berkeras tidak mau membuka C1 plano dengan alasan ada tahapan selanjutnya.

Puncak keributan pun terjadi saat dibuka DA 1 Kecamatan Lintang Kanan. Ditemui DA 1 untuk Partai PAN dan Hanura penuh dengan tipex (Coretan) Sepontan saksi Golkar dan Hanura tidak terima melihat DA 1 tersebut.

Lagi-lagi suasana panas dengan KPU melarang saksi untuk melihat secara langsung DA 1 tersebut. Lalu memerintahkan dua saksi yakni dari partai Golkar dan Nasdem untuk duduk.

Tiba-tiba kericuhan terdengar dari luar ruang rapat pleno. Suara tembakan pun terdengar, massa pun langsung meminta KPU berlaku jujur. Namun lima komisioner KPU Empat Lawang lari lalu meninggalkan ruang rapat pleno.

Pihak keamanan pun langsung menjaga kondisi diruang rapat pleno. Semua pihak diminta tenang dan bersabar.

“Saya pinta jangan ribut, semuanya sabar,” kata Kapolres Empat Lawang AKBP Eko Yudi Karyanto didalam ruang rapat pleno.

Menurut Raka Warsi saksi dari Golkar, dugaan kecurangan ini sudah jelas. Dari adanya dugaan pengelembungan suara sampai tadi DA 1 penuh dengan tipex (Coreran ,Red).

“Dugaan kecurangan ini semakin jelas. Lihat saja tadi DA 1 penuh dengan tipex sampai juga KPU tidak mau membuka C1 plano,” ungkapnya.

Sementara Supriyanto mengaku, keanehan yang jelas yakni DA 1 ada 2 dan sangat beda. Dirinya pun sangat keberatan jika sidang pleno dilanjutkan.

“Saya sudah dua kali calon baru kali ini merasakan kecurangan yang sangat jelas. Dimana hati nurani penyelenggara pemilu,” cetusnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, Ali Amin ketika dikonfirmasi melalui telepon mengaku saat kejadian dirinya sedang ke wc. “Coba hubungi Abu Yamin (Komisioner Devisi Teknis dan Penyelenggaraan) karena saat kejadian saya sedang ke wc tadi. Nanti salah saya jelaskan,” katanya.

Sementara Komisioner KPU, Abu Yamin ketika dikonfirmasi nomornya tidak aktif.

Sementara itu, Komisioner KPU Pengawasan dan Devisi Hukum Hendra Gunawan menjelaskan, KPU Empat lawang sudah melakuka sesai mekanisme dan aturan.

“Kami sudah melakukan rapat pleno sesuai mekanisme dan aturan, itu tidak betul kalau kami menyalai prosedur justru ketika kami yang langsung membuka C1 Hologram, justru kami yang tidak sesuai dengan prosedur, Kami harus mendapatkan rekomendasi dari bawaslu,” tukasnya. (mg20)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Puluhan Massa Meminta Buka C1 Plano

Published

on

By

MASSA : Lagi-lagi massa dari Lintang Kanan Memadati Depan kantor DPRD Empat Lawang.

REL, Empat Lawang – Lagi-Lagi puluhan Massa dari Kecamatan Lintang Kanan  memadati depan kantor DPRD Empat Lawang Sekitar Pukul 11:00 Wib Hari Selasa (7/5/19).

Sebagian massa membawa spanduk bertuliskan, “KPU jangan nodai demokrasi, buka kotak suara Lintang Kanan karenan sesuai kesepakatan bersama, apabila ada selisih suara buka C1 plano”.

Spanduk lainnya bertuliskan “Jujur la selagi masih hidup”. “Hentikan pengelembungan suara kec Lt Kanan yang merugikan rakyat. Suara rakyat suara tuhan.” “Kepada penegak hukum melalui Bawaslu untuk menindak oknum PPK Lintang Kanan yang menghianati kesepakatan bersama. KPU Harus Netral.”

Kordinator Massa Yoyon, menjelaskan, bahwa sudah ada kesepakatan bersama dari pihak Bawaslu KPUD, Dandim, Kapolres dan PPK  yang di tanda tangani diatas materai Enam Ribu (6.000) Juga Tidak di indahkan.

KPUD untuk bersikap Adil serta menegaskan kepada PPK untuk membuka Kotak C1 Plano yang diduga ada pengelembungan suara.

“Mohon KPU harus adil, Tolong buka Kotak C1 Plano untuk membuktikan yang sebenar benar nya.sesuai PKPU No 4 Tahun 2019 apabila ada keselisih pahaman atau keselisihan lainnya maka kita Buka Kotak C1 plano,kami hanya rakyat kecil jangan lah di bodoh bodohi,” Kata Yoyon Kordinator Aksi.

Kami hanya Meminta KPUD tetap Netral Lanjutnya,jangan memihak sebelah ( kesana
kesini),dan kami meminta Yang bersangkutan untuk bertanggung jawab dalam mentanda tangani Surat Perjanjian tersebut untuk pengalihan Kotak Suara Dari Kecamatan Ke Kabupaten di Gedung Serba Guna (GSG).

“Kami meminta pertanggung jawaban kepada pihak yang telah mentanda tangani perjanjian untuk membuka kotak C1 Plano dan pengalihan pleno kecamatan ke Kebupaten,Yakni Dandim,Kapolres Ketua PPK,Bawaslu,KPUD,Camat,”Ungkapnya.

Sementara Komisioner KPUD ,sejauh ini belum bisa di komfirmasi oleh awak Media sampai berita ini di terbitkan. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending

Graha Rakyat Empat Lawang Jl. Lintas Sumatera Talang Banyu Tebing Tinggi Empat Lawang Sumatera Selatan Telp : 0702 7320044 Fex 0702 7320044