Connect with us

Politik

Bawaslu Rilis Bacaleg, 192 Mantan Koruptor

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum membuka daftar nama-nama bakal  calon legislatif yang didaftarkan partai politik beberapa waktu lalu. Meski demikian KPU telah mengembalikan berkas bacaleg yang merupakan mantan terpidana yang mendaftar di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

KPU pun sejauh ini belum membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke publik, sehingga masyarakat luas bisa mengakses nama-nama bacaleg.

Komisioner KPU Pramono Ubaid pun saat dihubungi Ahad (29/7) belum bisa membuka nama-nama bacaleg DPR RI per daerah pemilihan (dapil).

Pramono menjelaskan belum dibukanya akses Silon dikarenakan KPU masih merampungkan data-data yang telah diinput parpol dalam Silon. Ia berjanji nanti Silon pasti dapat diakses publik. Meski demikian KPU katanya tengah melakukan verifikasi bacaleg yang diajukan untuk mengisi 575 kursi DPR RI.

Bahkan KPU sudah mengembalikan berkas pendaftaran bacaleg yang merupakan mantan terpidana. “Berkas kami kembalikan ke parpol buat diganti,” ujarnya. Namun bacaleg yang dikembalikan itu menurutnya belum bisa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Lantaran Peraturan KPU yang mengatur pencalonan tengah digugat ke Mahkamah Agung.  Karenanya KPU belum bisa menyatakan bacaleg yang berkasnya dikembalikan ke Parpol itu berstatus TMS. “Sepanjang belum ada putuaan MA yang membatalkan PKPU kita, jadi bukan TMS hanya dikembalikan ke parpol. Hanya Belum Memenuhi Syarat (BMS),” ujarnya.

Terpisah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) telah mempublikasikan daftar bacaleg yang terindikasi mantan terpidana koruptor. Jumlah bakal calon terpidana korupsi sebanyak 192 bakal calon. Tersebar di 9 Provinsi, 92 kabupaten dan 11 Kota.

Bakal Calon Terpidana Korupsi di propinsi sebanyak 26 Bakal calon, di Kabupaten 146 bakal calon dan di Kota 20 bakal calon. Provinsi yang terdapat bakal calon mantan terpidana korupsi terdapat di Jambi (10 bakal calon), Bengkulu (4 bakal calon), Sulawesi Tengara (3 bakal calon), Banten, Jawa Tengah, Nusa tenggara Timur (2 bakal calon), DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara (1 bakal calon).

Kabupaten yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kabupaten Buol, Kabupaten Katingan (6 bakal calon), Kabupaten Kapuas (5 bakal calon), Kabupaten Belitung, Kabupaten Trenggale (4 bakal calon), Kabupaten Kutai Kartanegara (4 bakal calon), Kabupaten Seruyan, Kabupaten Alor, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (3 bakal calon), Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Barito, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumbawa (2 bakal calon) dan 63 Kabupaten lainnya terdapat satu (1) bakal calon.

Sementara untuk Bacaleg tingkat DPRD Kota yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kota Lamongan (4 bakal calon), Kota Pagar Alam (3 bakal calon), Kota Cilegon, Kota Gorontalo, Kota Kupang dan Kota Sukabumi (2 bakal calon), Kota Madiun, Kota Sabang, Kota Tual, Kota Manado dan Kota Pramulih masing-masing satu (1) bakal calon. (ran)

Empat Lawang

DPC PDIP Empat Lawang Nyatakan Sikap,Terkait Pembakaran Bendera PDIP di Jakarta

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Puluhan Kader PDIP Empat Lawang saat menyampaikan orasinya

REL,Empat Lawang – Puluhan massa demontrasi dari DPC PDIP Kabupaten Empat Lawang mendatangi Mapolres Empat Lawang sekitar pukul 14 : 00 Wib.

Kedatangan puluhan masa ini tidak lain, menyampaikan aspirasi agar pihak kepolisian menuntut tuntas kasus pembakaran bendera PDIP di Jakarta pada tanggal 24 Juni kemarin.

“Kami hari ini beserta rombongan menyatakan sikap terkait pembakaran bendera PDIP di depan Kantor MPR di Jakarta, maka dari itu kami segenap jajaran menyerahkan proses hukum ini ke pihak yang berwajib,”Kata Ketua DPC PDIP Empat Lawang,A Riva’i pada awak media.Senin (29/6).

Dirinya pun meminta semoga kepolisian ,baik polda sampai ke polsek dapat menuntaskan dan menangkap pelaku serta pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan undang undang yang berlaku.

“Jadi kami datang kesini supaya kader kader kami yang merasa terhina dan merasa tersinggung berat dengan kejadian ini dapat tenang dibawa karena proses hukumnya diserahkan kepada pihak yang berwajib,”Ungkapnya

Kapolres Empat Lawang AKBP.Wahyu,S.IK mengatakan, Menerima tuntutan DPC PDIP Kabupaten Empat Lawang terkait pembakaran bendera Partai PDI perjuangan dijakarta

“Terima kasih atas kedatangan Partai PDI perjuangan dengan damai dan kami juga Minta dukungan kepada seluruh kader kader PDIP, agar polri selalu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan semoga aktor dalam pembakaran bendera partai PDI perjuangan dijakarta secepatnya tertangkap,”Tuturnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Bupati Tidak Segan-Segan Copot Kades Tanjung Raya

Published

on

Bupati Empat Lawang H.Joncik Muhammad

 

REL,Empat Lawang – Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Pendopo Barat (Pobar) Kabupaten Empat Lawang, terancam dipecat.

Ini menyusul gagalnya Desa tersebut mencairkan Dana Desa tahun anggaran 2019 dan merealisasikan untuk pembangunan di Desa itu.

Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad mengatakan, tidak cairnya Dana Desa Tanjung Raya tersebut, sangat disesalkan, dirinya Selaku Bupati Empat Lawang mengaku kecewa dengan kinerja Kades Tanjung Raya, yang sudah gagal membangun Desa tersebut.

“Satu tahun APBDes nya, satu rupiah pun tidak terserap, pertanggung jawaban realisasi Dana Desa 2018 juga belum dibuat, ini merupakan preseden buruk bagi semua,” ungkap Joncik.Senin (20/1/20).

Dirinya sudah memrintahkan Inspektorat dan DPMDP3A untuk melalukan investigasi dan menaikan laporan hasil investigasinya ke dirinya, selaku Bupati Empat Lawang. Dan setelah berkas laporan hasil investigasi tersebut masuk, yang pastinya akan dia proses sebagai mana mestinya.

“Saya tidak akan segan memberhentikan Kades itu, pasti saya akan Pjs-kan Kades itu,” tegasnya.

Dana Desa jelaskan Joncik, sudah jelas-jelas itu untuk rakyat, untuk pembangunan di Desa agar kesejahteraan masyarakat di Desa menjadi meningkat.

“Kalau benar-benar diterapkan dengan benar, pasti rakyat di Desa akan menjadi sejahtera,” katanya.

Tapi pada kenyataannya lanjut orang nomor satu di Empat Lawang ini, kesejahteraan masyarakat di Desa pada umumnya belum terlihat.

“dugaan kita Dana Desa tidak tepat sasaran, bukan mensejahterakan masyarakat tapi mensejahterakan Kades. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak akan segan-segan mempermasalahkannya,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Rumdin Ketua DPRD Memperihatinkan

Published

on

RUMDIN : Rumah Dinas Ketua DPRD tidak terawat dan didalamnya hanya ada kertas rekening listrik dan air.RUMDIN : Rumah Dinas Ketua DPRD tidak terawat dan didalamnya hanya ada kertas rekening listrik dan air.

* Hanya Berisi Rekening Listrik dan Air

 

REL, Empat Lawang – Rumah dinas (rumdin) yang diperuntukkan untuk Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, kondisinya cukup memperihatinkan. Selain itu tidak ada perabotan apapun di dalamnya.

Rumdin yang terletak di Tebing Benteng Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi tepatnya berdampingan dengan Kantor Camat Tebing Tinggi sudah terlihat seperti “rumah hantu”.

Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Persi sempat mempertayakan kondisi rumah dinas yang bakal ditempatinya itu.

“Saya mau menepati rumdin tersebut. Tapi satupun perabotan tidak ada lagi. Cuman ada kertas tagihan rekening listrik dan rekening air. Tentu saya mempertayakan hal ini,” katanya, kemarin.

Ditambahkan Persi, sebelumnya rumdin Ketua DPRD itu ditempati Mantan Sekda Empat Lawang. “Tentu saya menyoal hal ini, karena kondisi rumdin sudah sangat tidak layak untuk ditempati,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Empat Lawang, Mahalisi saat dikonfirmasi mengenai kondisi rumah dinas Ketua DPRD tersebut memang sudah tidak layak huni lagi.

“Jika rumah tersebut akan dihuni oleh Ketua DPRD maka hal tersebut wajib dianggarkan. Anggran rumah tangga tersebut hanya untuk unsir pimpinan saja yang bersumber dari APBD,” tukasnya. (mg20)

Baca Selengkapnya

Trending