Connect with us

Empat Lawang

Bawaslu Empat Lawang Dinonaktifkan Sementara

Published

on

Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto

REL, Palembang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel merekomendasikan KPU Sumsel mengambil alih rapat pleno rekapitulasi suara KPU Kabupaten Empat Lawang sekaligus menonaktifkan sementara Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Rekomendasi tersebut dikeluarkan menyusul terjadinya insiden kericuhan saat rapat pleno rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Empat Lawang, kemarin, Selasa (7/5).

“Bawaslu sudah mempelajari insiden keamanan di Empat Lawang saat pleno rekapitulasi suara yang didasari ketidakpercayaan para saksi dan masyarakat dan kita juga tengah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran terutama pada proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dan kabupaten Empat Lawang,” ujar Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, Rabu (8/5).

Dikatakan Iin, berkaca dari situ Bawaslu Sumsel sudah merekomendasikan KPU Sumsel agar proses rekapitulasi Empat Lawang bisa dilakukan dan ditarik serta diambil  alih oleh KPU Sumsel sebagaimana diatur dalam pasal 555 ayat 3 uu 7 tahun 2017.

“Tentu harus mereka cek dulu terkait kesiapan KPU Empat Lawang untuk melaksanakan proses rekap ini, jika dimungkinkan ini bisa diambil alih, Bawaslu rekomendasikan untuk diambil alih KPU Sumsel,” katanya.

Pada proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Sumsel telah menerima bukti-bukti dari sejumlah pelapor. Yang mana adanya perbedaan antara C1 dengan DA1. Selain itu juga adanya laporan bahwasanya rekapitulasi suara tidak sesuai dengan prosedur dan undang- undang 7 tahun 2017 dan peraturan KPU yang berlaku saat ini.

Bawaslu Sumsel lanjut Iin akan melakukan sidang pendahuluan terkait dugaan pelanggaran administrasi untuk mengetahui apakah benar telah terjadi pelanggaran prosedur, administrasi dan mekanisme pada rekapitulasi dibeberapa kecamatan di Empat Lawang.

“Jadi saat ini ada laporan yang akan kami gabungkan menjadi satu untuk memeriksa dugaan pelanggaran admnistrasi terkait prosedur, tatacara dan mekanisme rekapitulasi suara,” katanya.

Iin menambahkan, Bawaslu Sumsel telah melakukan rapat pleno dan mengambil keputusan secara kolektif dan kolegial memutuskan menonaktifkan sementara Bawaslu Empat Lawang untuk proses rekapitulasi suara Kecamatan Talang Padang dan Muara Pinang.

“Dikarenakan kami harus berkerja cepat agar dapat kepercayaan masyarakat. Kita sudah lakukan kajian bersama kawan-kawan dan membaca laporan dan supervisi, jadi untuk kemaslahatan dan mempercepat porses. Ini juga seiring surat KPU Sumsel untuk mengambil alih. Untuk mengantisipasi kecurangan maka kita ambil alih sementara untuk dua kecamatan,” katanya. (rmolsumsel)

Empat Lawang

SMK,SMA Se-Sumsel Serah Terimah Jabatan

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Penandatanganan serah terimah jabatan

REL,Empat Lawang- Setelah dilakukan pelantikan dan pengukuhan beberapa hari lalu, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB SE Kabupaten Empat Lawang, melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (16/9) di aula gedung SMK Negeri 1 Empat Lawang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, melalui Kasi Kurikulum Bidang SMK, Awaludin mengatakan, mutasi jabatan merupakan dinamika yang biasa sebagai abdi negara. Selain itu, mutasi juga dilakukan dalam rangka memperkaya pengalaman bertugas serta penyegaran suasana kerja.

“Dengan potensi dan integritas yang dimiliki oleh masing-masing Kepsek, hendaknya bisa mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk kemajuan sekolah,” ungkap Awaludin saat membacakan sambutan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.Rabu (16/9).

Awaludin juga menambahkan, sebagai seorang Kepsek, harus mengedepankan etika moral dan kejujuran serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan bawahan. “Ciptakan suasana yang kondusif di sekolah, dengan saling menjaga rasa asah, asih dan asuh,” imbuhnya.

Masih menurut Awaludin, tugas dan tanggungjawab kita saat ini semakin berat. Makanya fighting spirit harus dilakukan, dengan memberdayakan SDM staf yang ada. “Kita tidak bisa sendirian atau One Man Show dalam melaksanakan amanah ini, staf yang ada harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujarnya seraya berharap, seluruh Kepsek yang ada di Empat Lawang bisa membawa perubahan yang lebih baik, dalam dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditempat yang sama, Ketua MKKS SMK Kabupaten Empat Lawang, Saipul Efendi, mengajak seluruh Kepsek yang ada supaya memegang teguh amanah yang diberikan tersebut untuk membangun sekolah.

“Kita sama-sama menyadari dan yakin, amanah yang diberikan ini adalah salah satu bentuk ibadah. Untuk itu, mari kita jalankan amanah ini dengan baik,” ungkap Saipul.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Dinsos : Belum Terima Surat Resmi Kemensos

Published

on

Foto : Ilustrasi

REL,Empat Lawang – Pasien positif corona atau covid-19,baik yang meninggal dunia maupun yang telah sembuh dari virus corona,mendapatkan santunan dari pemerintah pusat melalui kementrian sosial Republik Indonesia.

Dikutip dari situs resmi kemensos RI ,kemensos ri memberikan santunan kepada pasien yang meninggal dunia positif corona sebesar 15 juta kepada ahli waris sedangkan pasien yang sembuh akan diberikan santunan jaminan hidup.

Dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas atau dinas kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan adalah korban covid-19.

Untuk diketahui, saat ini pasien positif corona di kabupaten Empat Lawang berjumlah 11 orang dengan rincian 2 orang meninggal dunia ,8 orang dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dalam proses isolasi mandiri

Sementara itu,Plt.Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Empat Lawang Eka Agustina mengatakan,Sampai saat ini belum mendapatkan info atau pun surat resmi dari kemensos.

“coba tanya BPBD ( sekretariat tim gugus ) atau Dinkes,sebab belum dapat info atau surat resmi dari kemensos dan saya telpon kadinsos provinsi (Palembang) juga belum pernah dapat,”Ungkapnya saat di hubungi melalui pesan singkat whatsapp.Senin (7/8).

Mungkin lanjutnya,kabid perlimbansos yang mendapatkan info tersebut.

“Untuk sampai saat ini saya belum,saya tanya kabid perlimbansos dulu mungkin di kabidnya ada info tentang ini karena saya masuk menjadi PLT kadinsos itu terhitung mulai bulan Mei,”Katanya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Masyarakat Keluhkan Isu yang Beredar

Published

on

Foto : Ilustrasi 

REL,Empat Lawang – Masyarakat dikeluhkan beredarnya informasi yang menyatakan bahwa penggunakan orgen tunggal dan pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Sebelumnya,melalui surat edaran bupati nomor : 360 /254/SE/BPBD/2020, telah memperbolehkan masyarakat yang ingin menggelar acara resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal.

Namun,dalam sepekan ini,beredarnya isu yang menyatakan penggunaan OT dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditutup (Tidak diperbolehkan lagi ) kembali.

“Yang saya dengar minggu kemarin,kabarnya itu sekitar bulan 9 dan bulan 10 tidak diperbolehkan lagi,”Ungkap AA yang tak ingin namanya dimuat di media,Minggu (6/8).

Kalau memang ditutup kembali,ia merasa kasihan kepada pemilik usaha OT maupun pelaminan,sedangkan pendapatan mereka hanya mengandalakan masyarakat yang ingin melaksanakan hajatan,dengan menyewa orgen tunggal dan pelaminan.

“Kalau ditutup kembali mereka mau makan apa,sementara ingin berkebun mereka tidak punya lahan,”tuturnya.

Iapun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Sementara Ketua gugus tugas covid-19 Empat Lawang H.Joncik Muhammad melalui Sekretariat gugus tugas covid-19 Kuswinarto,SE.M.Si mengatakan masyarakat jangan termakan isu isu yang belum jelas kebenarannya.

“berpedoman dengan surat edaran (SE) bupati Empat Lawang,bagi masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal harus memenuhi prosedur serta mematuhi syarat syarat dari surat edaran bupati tersebut,”Kata Kuswinarto.

Yang mana masih dikatakan Kuswinarto,pelaksanaan dan penggunaan orgen tunggal harus menerpkan protokol kesehatan dan mematuhi semua prosedur prosedur yang tertera di surat edaran bupati.

“Di point 13 dalam surat edaran bupati ,bagi masyarakat yang melanggar serta tidak mematuhi surat edaran tersebut dapat dikenakan sanksi yakni teguran oleh pihak berwajib dan penghentian pelaksanaan acara oleh pihak berwajib,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending