Connect with us

Empat Lawang

Bawaslu : Dana Saksi Dibebankan Parpol

Published

on

REL, Empat Lawang – Pemilihan umum pada tahun 2019 mendatang yakni pesta demokrasi ajang pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif akan segera berlangsung.

Dimana beban anggaran biaya bersumber dari APBN seutuhnya, tak terkecuali juga anggaran dana yang diperuntukan bagi petugas saksi pada saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2019 nanti.

Sumber dana untuk petugas saksi saat pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tersebut tentunya harus dipersiapkan pihak penyelenggara sendiri dan dapat dipastikan tidak akan melalui APBN yang dikucurkan dari pusat sejumlah wilayah dan daerah di Indonesia.

Terkait hal ini. Ditegaskan langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang Rudiyanto, bahwa sumber dana untuk petugas saksi dalam Pemilu Pilpres dan Pileg di Tahun 2019 mendatang tidak akan dibiayai oleh pihak pemerintah atau APBN karena memang tidak masuk di APBN Tahun 2019.

“Untuk dana petugas saksi Pemilu Tahun 2019 nanti, dipastikan tak akan dibiayai oleh APBN, oleh karenanya anggaran dananya akan dibebankan kepada seluruh para partai politik yang mengikuti,” ungkapnya. Selasa (23/10).

Dikatakan pihak Bawaslu, berdasarkan hasil keputusan Direktorat Jenderal Kementrian Keuangan yang telah dikeluarkan belum lama ini.

“Dana petugas saksi pemilu nantinya itu memang tidak akan didanai melalui APBN. Iya, karena sesuai dengan undang undang pemilu,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Empat Lawang Ali Amin melalui Kepala Sekretariat KPUD Empat Layang Rasydi saat dikonfirmasi via seluler menyampaikan bahwa saat ini pihaknya belum bisa memastikan mengenai anggaran dana yang diperuntukan bagi para petugas saksi pada Pemilu Pileg dan Pilpres tahun mendatang.

“Saat ini masih digodok dan diperdebatkan oleh pemerintah pusat terkait dana untuk petugas saksi di Pemilu tahun 2019 tersebut, apakah akan dibiayai oleh APBN atau tidak akan dibiayai APBN, dan mungkinkah benar-benar akan di bebankan oleh para Parpol,” ujarnya.

Sementara itu, tanggapan dari salah satu Parpol yakni PDI Perjuangan yang sisampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Empat Lawang Saukani terkait mengenai sumber dana bagi petugas saksi ini.

“Kami memang sudah mengantisipasi mengenai dana bagi petugas saksi ini sudah sejak jauh hari. Oleh sebab itu kamipun telah melakukan penggalangan dana untuk sumber pembiayaan untuk petugas saksi pada Pilpres dan Pileg di tahun 2019 mendatang,” katanya.

Ditambahkannya, pada saat pelaksanaan Rakorda DPD PDI Perjuangan yang berlangsung belum lama ini di Palembang. Pihaknya sudah mensiasati dan mulai menyiapkan melalui penggalangan dana tersebut.

Tentunya hal itu dilakukan karena pihaknya sudah mengetahui kabar bahwa nantinya sumber dana mengenai para petugas saksi Pemilu 2019 dapat dipastikan akan dibebankan kepada partai politik masing masing.

“Alhamdulillah, kami pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Empat Lawang telah dari awal melakukan penggalangan dana untuk itu. Dan dana tersebut di akomodir atau hasil gotong royong dari semua elemen partai kita sendiri,” tukasnya. (14).

Empat Lawang

SMK,SMA Se-Sumsel Serah Terimah Jabatan

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Penandatanganan serah terimah jabatan

REL,Empat Lawang- Setelah dilakukan pelantikan dan pengukuhan beberapa hari lalu, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB SE Kabupaten Empat Lawang, melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (16/9) di aula gedung SMK Negeri 1 Empat Lawang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, melalui Kasi Kurikulum Bidang SMK, Awaludin mengatakan, mutasi jabatan merupakan dinamika yang biasa sebagai abdi negara. Selain itu, mutasi juga dilakukan dalam rangka memperkaya pengalaman bertugas serta penyegaran suasana kerja.

“Dengan potensi dan integritas yang dimiliki oleh masing-masing Kepsek, hendaknya bisa mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk kemajuan sekolah,” ungkap Awaludin saat membacakan sambutan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.Rabu (16/9).

Awaludin juga menambahkan, sebagai seorang Kepsek, harus mengedepankan etika moral dan kejujuran serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan bawahan. “Ciptakan suasana yang kondusif di sekolah, dengan saling menjaga rasa asah, asih dan asuh,” imbuhnya.

Masih menurut Awaludin, tugas dan tanggungjawab kita saat ini semakin berat. Makanya fighting spirit harus dilakukan, dengan memberdayakan SDM staf yang ada. “Kita tidak bisa sendirian atau One Man Show dalam melaksanakan amanah ini, staf yang ada harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujarnya seraya berharap, seluruh Kepsek yang ada di Empat Lawang bisa membawa perubahan yang lebih baik, dalam dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditempat yang sama, Ketua MKKS SMK Kabupaten Empat Lawang, Saipul Efendi, mengajak seluruh Kepsek yang ada supaya memegang teguh amanah yang diberikan tersebut untuk membangun sekolah.

“Kita sama-sama menyadari dan yakin, amanah yang diberikan ini adalah salah satu bentuk ibadah. Untuk itu, mari kita jalankan amanah ini dengan baik,” ungkap Saipul.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Dinsos : Belum Terima Surat Resmi Kemensos

Published

on

Foto : Ilustrasi

REL,Empat Lawang – Pasien positif corona atau covid-19,baik yang meninggal dunia maupun yang telah sembuh dari virus corona,mendapatkan santunan dari pemerintah pusat melalui kementrian sosial Republik Indonesia.

Dikutip dari situs resmi kemensos RI ,kemensos ri memberikan santunan kepada pasien yang meninggal dunia positif corona sebesar 15 juta kepada ahli waris sedangkan pasien yang sembuh akan diberikan santunan jaminan hidup.

Dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas atau dinas kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan adalah korban covid-19.

Untuk diketahui, saat ini pasien positif corona di kabupaten Empat Lawang berjumlah 11 orang dengan rincian 2 orang meninggal dunia ,8 orang dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dalam proses isolasi mandiri

Sementara itu,Plt.Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Empat Lawang Eka Agustina mengatakan,Sampai saat ini belum mendapatkan info atau pun surat resmi dari kemensos.

“coba tanya BPBD ( sekretariat tim gugus ) atau Dinkes,sebab belum dapat info atau surat resmi dari kemensos dan saya telpon kadinsos provinsi (Palembang) juga belum pernah dapat,”Ungkapnya saat di hubungi melalui pesan singkat whatsapp.Senin (7/8).

Mungkin lanjutnya,kabid perlimbansos yang mendapatkan info tersebut.

“Untuk sampai saat ini saya belum,saya tanya kabid perlimbansos dulu mungkin di kabidnya ada info tentang ini karena saya masuk menjadi PLT kadinsos itu terhitung mulai bulan Mei,”Katanya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Masyarakat Keluhkan Isu yang Beredar

Published

on

Foto : Ilustrasi 

REL,Empat Lawang – Masyarakat dikeluhkan beredarnya informasi yang menyatakan bahwa penggunakan orgen tunggal dan pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Sebelumnya,melalui surat edaran bupati nomor : 360 /254/SE/BPBD/2020, telah memperbolehkan masyarakat yang ingin menggelar acara resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal.

Namun,dalam sepekan ini,beredarnya isu yang menyatakan penggunaan OT dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditutup (Tidak diperbolehkan lagi ) kembali.

“Yang saya dengar minggu kemarin,kabarnya itu sekitar bulan 9 dan bulan 10 tidak diperbolehkan lagi,”Ungkap AA yang tak ingin namanya dimuat di media,Minggu (6/8).

Kalau memang ditutup kembali,ia merasa kasihan kepada pemilik usaha OT maupun pelaminan,sedangkan pendapatan mereka hanya mengandalakan masyarakat yang ingin melaksanakan hajatan,dengan menyewa orgen tunggal dan pelaminan.

“Kalau ditutup kembali mereka mau makan apa,sementara ingin berkebun mereka tidak punya lahan,”tuturnya.

Iapun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Sementara Ketua gugus tugas covid-19 Empat Lawang H.Joncik Muhammad melalui Sekretariat gugus tugas covid-19 Kuswinarto,SE.M.Si mengatakan masyarakat jangan termakan isu isu yang belum jelas kebenarannya.

“berpedoman dengan surat edaran (SE) bupati Empat Lawang,bagi masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal harus memenuhi prosedur serta mematuhi syarat syarat dari surat edaran bupati tersebut,”Kata Kuswinarto.

Yang mana masih dikatakan Kuswinarto,pelaksanaan dan penggunaan orgen tunggal harus menerpkan protokol kesehatan dan mematuhi semua prosedur prosedur yang tertera di surat edaran bupati.

“Di point 13 dalam surat edaran bupati ,bagi masyarakat yang melanggar serta tidak mematuhi surat edaran tersebut dapat dikenakan sanksi yakni teguran oleh pihak berwajib dan penghentian pelaksanaan acara oleh pihak berwajib,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending