Connect with us

Kabar Sumsel

Alex Noerdin: Pak Menteri Ingin Tanjung Carat Dipercepat

Published

on

REL, Jakarta – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api (TAA) hingga kini terus dilakukan Pemprov Sumsel. Progres terbarunya yakni, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution untuk membahas usulan perluasan KEK TAA, Jumat (23/3) di Gedung Ali Wardana Jakarta Pusat.

Dalam rapat ini, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan menjabarkan soal usulan agar pengembangan KEK TAA terintegrasi dengan Tanjung Carat dengan merevisi PP Nomor 51 Tahun 2014 tentang KEK TAA.

Seperti diketahui saat ini luas KEK TAA yang ada sebesar 2030 hektare. Sementara agar kawasan ini bisa terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Carat dibutuhkan lagi perluasan lahan sesuai usulan sebesar 2202 hektare. Selain Pelabuhan, kawasan ini nantinya akan dimaksimalkan untuk daerah industri yang meliputi refinery kilang minyak, petro kimia serta industri pengolahan sawit.

Usai rapat Gubernur Sumsel mengungkapkan pada dasarnya usulan perluasan lahan untuk Pelabuhan Tanjung Carat mendapat respon positif dari Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Tidak ada masalah, kita diminta melanjutkan proses yang sudah ada dan apa yang jadi masalahnya mereka akan bantu. Pak Menteri setuju,  malah beliau mau ini dipercepat.  Kalau ini proses ini selesai bisa kita launching,” ujarnya.

Lebih jauh Alex Noerdin mengatakan, pengembangan KEK TAA dan Pelabuhan Tanjung Carat merupakan impian masyarakat Sumsel sejak lama, karena dipercaya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumsel demi terwujudnya kesejahteraan.

Di tempat yang sama Direktur Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, I Gede Surya Negara mengatakan penambahan luas lahan untuk kebutuhan Tanjung Carat ini memang penting dilakukan, karena sangat berkaitan dengan minat para investor yang akan menanamkan investasi di KEK TAA.

“Perluasannya sampai ke kawasan reklamasi Tanjung carat. Usulan ini sudah kita lakukan sejak 2014 dan rapat ini juga menentukan soal kepastiannya. Semua prosesnya disini. Pelabuhan Tanjung Carat (Pelabuhan laut dalam) ini harus ada, kalau tidak bagaimana orang mana mau investasi di TAA,” ujarnya.

Senada dikatakan Ketua Project Management Unit KEK TAA, Regina Ariyanti. Menurutnya tidak ada masalah mengenai usulan tersebut dan pihak Kementerian juga telah sepakat. Hanya saja untuk koordinasi selanjutnya, pihaknya  diminta memberikan penjelasan berupa jawaban dari Gubernur, apakah usulan yang mereka ajukan tersebut akan terimplementasi dengan baik.

“Hasilnya kita diminta bagaimana memastikan bahwa itu nanti benar-benar terimplementasi. Dokumen-dokumen juga dan mengenai investornya siapa semua harus siap. Nah itu nanti akan dijawab pak Gubernur melalui kelengkapan surat. Intinya memastikan kesiapan dari Sumsel saja, posisi kelengkapannya,” tutup Regina.(rilis)

Kabar Sumsel

448 Personil Polisi Mulai Divaksin

Published

on

Caption : Salah satu personil mapolres Empat Lawang saat divaksin

REL,Empat Lawang – Personil Polisi Resort (Polres) Kabupaten Empat Lawang secara bertahap divaksinisasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebing Tinggi, hari ini (4/3)

Tim Faskir (Fasilitator) RSUD Empat Lawang Ida Melisa mengatakan sebanyak 448 personil Polres Kabupaten Empat Lawang, menjadi sasaran pemberian vaksin covid 19.(Pad).

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

PC PMII Pagar Alam Berikan Bantuan ke Pada Penderita Tumor

Published

on

Caption : PC PMII Pagar Alam berpose bersama seusai memberikan bantuan

REL,PAGARALAM – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pagaralam melakukan penggalangan dana untuk membantu ibu Emilia Susanti, penderita penyakit tumor dalam usus yang bertempat tinggal di Desa Nusa Indah, Rt 03 Rw 04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagaralam, Jum’at (19/02).

Ketua PC PMII Kota Pagar Alam Anwar melalui Sekretaris PC PMII Pagar Alam Wahyu Al Ichsan S,Psi mengatakan, alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan penggalangan dana sekaligus sudah memberikan bantuan, dengan adanya bantuan ini kami berharap bisa meringankan beban Ibu Emilia, “semoga beliau diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalaninya,” tutur Wahyu.

“Ibu Emilia ini mempunyai anak 3 dan masih sekolah semua, suaminya sekarang sedang mengalami depresi,” jelas Wahyu.

Serta, lanjut Wahyu, kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat kota Pagar Alam yang telah menitipkan bantuannya kepada kami untuk disalurkan kepada beliau.

Wahyu juga menjelaskan penggalangan dana ini baru dilaksanakan tadi pagi, dan alhamdulillah dana yang terkumpul mencapai Rp, 1.300.000 sudah kami serahkan kepada beliau.

“Saya ucapkan ribuan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa PMII kota Pagar Alam yang telah membantu. Semoga apa yang telah adik-adik lakukan hari ini akan diberikan pahala oleh Allah swt,”pungkasnya.

Sementara itu, penderita penyakit tumor mengatakan, terimakasih kepada adik-adik PC PMII Kota Pagar Alam yang telah membantu dengan cara menggalang dana, “semoga apa yang dilakukan adik-adik sekalian akan mendapatkan imbalanya di syurga nanti,” pungkasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Jika Ada Jual Beli Dan Perburuan Hewan Langka Bisa di OTT

Published

on

Caption : Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli saat berpose bersama

REL,Pagaralam – Polres Pagar Alam mengungkap bahwa hingga saat ini belum ada laporan ataupun temuan adanya kasus perdangangan (jual-beli) hewan langka atau hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kota Pagar Alam.

Hal ini diungkapkan Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli ketika dikonfirmasi, Jum’at (18/2).

Dirinya tak menampik, jika memang ada beberapa jenis hewan langka yang dulunya sempat booming lantaran memiliki harga jual yang cukup tinggi sehingga memicu terjadinya perburuan liar terhadap jenis hewan-hewan yang dilindungi tersebut.

“Contohnya teringgiling,yang dulu kulitnya sampai berharga jutaan rupiah,” tuturnya.

Namun, lanjut Eka, pihakanya belum menemukan atau menerima laporan adanya aksi jual beli segala macam hewan langka ini, dan kalaupun ada,jelas ada Undang-undang yang mengatur serta ada sanksi pidana baik itu penjual maupun penadah atau pembeli.

Eka juga menjelaskan, sebenarnya yang berkompeten dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), karena Polres hanya menindak jika ada laporan, namun bisa menindak langsung jika kedapatan melakukan jual beli hewan langka tersebut.

“Artinya kita bisa menindak tanpa harus ada delik aduan jika memang itu ada di wilayah hukum Kota Pagar Alam,” cetusnya.

Dikatakanya, begitu juga dengan hewan langka yang dirumahkan atau dipelihara,harus mengantongi izin dari BKSDA dan izin itu juga diteruskan ke Polres Pagar Alam.

“Jadi kalau hewan itu sudah ada izin dari pihak yang berkompeten ada semacam sertifikat yang dipegang oleh pemilik atau pemelihara,”ujarnya.

Sementara Kepala UPTD KPH X Dempo Heryy Mulyono menambahkan, apapun namanya hewan atau binatang yang ada didalam kawasan hutan lindung (Hutlin) semuanya termasuk hewan yang dilindungi.

Sehingga, lanjut Herry, jika terjadi adanya perburuan didalam kawasan hutlin mau itu burung atau sejenis lainya tetap tidak diperkenankan sesuai dengan Undang-undang BKSD nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

“Dan kita bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika memang ada yang kedapatan melakukan perburuan didalan kawasan Hutlin,” jelas Hery.

Lebih jelas Herry, untuk itu mengantisipasi terjadinya perdagangan bebas hewan-hewan dilindungi ini, pihaknya selalu memaksimalkan personel seperti Polisi Hutan (Polhut) untuk mencegah adanya aksi perburuan di hutan lindung termasuk dititik rawan terjadinya aksi perburuan seperti di kawasan kampung IV Gunung Dempo.

“Kalau memang ada dan tidak bisa lagi diberikan teguran maka kita bisa menindak langsung sesuai dengan SOP,”pungkas Herry

Sementara Ketua LSM Jaga Rawat Lingkungan (Jaring) Jefriadi mengatakan, bahwa mendukung sepenuhnya pihak berkompeten untuk menindak siapa saja yang kedapatan melakukan perburuan atau sampai memperjual belikan hewan-hewan yang dilindungi sesusai dengan UU.

“Hal ini tak lain untuk tetap menjaga ekosistem hutan, khususnya Kota Pagar Alam yang 80 persen adalah kawsan hutan lindung,”pungkasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Trending