Connect with us

Kabar Sumsel

Ada 617 Desa Tak Miliki Kantor

Published

on

DIALOG : Dialog khusus Pengelolaan Keuangan Desa, di aula Ditjen Perbendaharaan

REL, Palembang – Total ada 2.835 Desa di Sumsel namun 617 desa belum memiliki kantor. Hal ini terungkap pada dialog khusus Pengelolaan Keuangan Desa, di aula Ditjen Perbendaharaan, kemarin.

Dra Hj Vera Theresia MM, Kabid Bina Pemerintahan dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provonsi Sumsel menambahkan. Di Sumsel hampir 30 persen desa yang belum memiliki kantor. Dari jumlah 2 ribu tersebut pun ada yang rusak berat sehingga tidak dapat digunakan.

“Sangat banyak yang belum memiliki kantor, padahal kantor ini penting untuk pelayanan dan administrasi,” katanya.

“Iya banyak desa yang belum kantor bahkan dari data tadi banyak yang belum rusak berat. Seperti yang dikatakan Muara Enim ada 245 kantor, satu desa tidak memiliki. Dan 147 rusak berat sehingga tidak ditempati, bahkan empat Lawang belum punya satu pun,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini, kantor desa berada di rumah desa sehingga belum ada pemisahan. Namun untuk desa yang belum ada kantor pun tidak bisa langsung membangun kantor menggunakan dana desa. Sebab berdasarkan aturan PP No 40 Tahun 2014 bab V penggunaan Pasal 29. Bahwa dana desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaannya.

Karenanya, menteri desa harus menjadikan prioritas desa yang belum mempunyai kantor . “Bisa pula pembangunan menggunakan hibah atau , pihak ketiga hingga swadaya masyarakat,” jelasnya.

Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Tauhid mengatakan. Tidak adanya kantor desa menjadi perhatian dan sangat miris. Sebab bagaimana menjalankan pemerintahan kalau pelayanan dan administrasi kantor tidak ada. Jadi selama ini desa yang belum maka berkantor di rumah kepala desa.

“Sedih melihat desa belum ada kantor. Sebab kantor berdasarkan konstitusi desa merupakan pusat pemerintahan terkecil di Indonesia jadi wajib ada kantor, ” katanya.

Sebab, kata dia, di pulau Jawa kantor fasilitas kantor desa ada temapt ibadah hingga pasar. Kondisi yang berbeda dengan di Sumsel. Untuk itu, sambung dia, pihaknya akan mencari solusi agar keberadaan kantor ini bisa terpenuhi.

Misalnya, menggunakan dana desa tapi masalah nya tidak ada aturan yang mengatur tersebut. Sehingga kepala desa khawatir di kriminalisasi. “Akan diajukan ke Kemendes untuk mengubah aturan. Sebab berdasarkan aturan hanya empat priroitas peruntukan penggunaan dana desa.

Atau, bisa menggunakan skema tanggung renteng antar pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten. Bisa pula, menggunakan APBN yang dialokasikan khusus. Sebab bisa jadi kejadian yang tidak ada kantor juga terjadi di daerah lain. Dan tidak hanya di Sumsel sebab berdasarkan data tadi ada 70 ribu desa dan hampir 10 ribu belum.

Artinya , bisa saja daerah lain menghadapi masalah yang sama. Jadi kita ajukan bersama seluruh daerah sebab kebutuhan sama. “Apapun nanti kebijakan yang jelas keberadaannya penting,. Kalau tidak ada kantor bagaimana pelayanan maupun administrasi untuk warga apalagi keberadaan desa jauh dan terpencil,” pungkasnya. (yun/fin)

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Gunung Dempo Diselimuti Kabut Asap

Published

on

KABUT : Gunung Dempo Kota Pagaralam diselimuti kabut asap.

REL, Pagaralam – Sejak pagi, kabut asap mulai menyelimuti kawasan puncak perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam. Bahkan gumpalan kabut asap, yang membumbung tertiup angin, membuat view punggungan Gunung Dempo nyaris tidak terlihat mata, akibat tertutup kabut, kemarin.

Hingga siang hari, gumpalan kabut itu pun masih tetap menutupi sekitaran kawasan Gunung Dempo. Sementara kondisi cuaca di sekitar, terasa sedikit mendung disebabkan sinar matahari tertutupi awan.

Kabut asap tipis mulai selimuti, sebagian wilayah Kota Pagaralam. Selain menutupi areal perbukitan, asap tipis ini mulai sedikit banyak terhirup, serta membuat mata menjadi pedih.

“Baru hari ini, kabut asap terasa begitu mengganggu indra penciuman, sebab bau asap sudah sedikit menyengat, hingga ke hidung. Selain itu, penglihatan juga sedikit perih, karena terkena paparan kabut asap yang mengenai wajah,” demikian dikatakan Husni, salah seorang warga Pagaralam.

Meski demikian kata Husni, untuk jarak pandang pengendara dalam mengendarai kendaraan, masih aman dan belum begitu sangat mengganggu. “Buat antisipasi agar tidak menganggu pernapasan, kita pun terpaksa mulai menggunakan masker saat berkendara,” imbuhnya.

Terpisah Kepala Pos Pemantauan Gunung Api Dempo Megian Nugraha mengatakan, tercatat berdasarkan pemantauan alat seismograf sejak sepekan puncak dempo sering terjadi angin kencang disertai badai, sedangkan berdasarkan pemantauan visual kawasan puncak dempo disaat pagi hari dan sore dominan diselimuti kabut asap terkadang cuaca cerah.

“Musim kemarau saat ini dipastikan kondisi cuaca puncak dempo sangat dingin, disertai angin kencang,” pungkasnya. (ald/fin)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

KTNA di Muba Harus Jadi Event yang Memorable dan Meriah

Published

on

 

REL, SEKAYU – sana mengejutkan bagi Panitia Minggu (23/6/2019) malam, pasalnya Bupati Muba Dodi Reza sekitar pukul 22.00 WIB melakukan sidak untuk sekaligus mengecek kesiapan pelaksanaan KTNA tingkat Provinsi Sumsel yang ke 13 dipusatkan di bumi Serasan Sekate dan bertindak sebagai Tuan Rumah, Bupati Muba Keliling sambil menyapa para tamu yang hadir dan sekaligus mengecek posko posko kesiapan untuk mempermudah akses layanan dan kebutuhan para peserta KTNA yang dihadiri seluruh Kabupaten Kota Se-Sumsel.

Pelaksanaan KTNA yang digelar 24-28 Juni ini akan mengumpulkan ribuan petani dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel dan dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota seperti Siti Badriah dan Cita-Citata. Selain itu banyak pertandingan dan perlombaan bagi para peserta yang akan dipertandingkan dan tentunya yang unik unik, dan asli permainan Indonesia seperti Engrang patok lele dan lainya dan saat acara Pembukaan Siang Hari ini direncanakan Pukul 14.00 ontime Ada Giat Tumbuk lesung tarian tarian khas daerah yang akan menghibur kita semua.

“Pelaksanaan KTNA di Muba ini harus jadi event yang memorable dan meriah,” ucap Dodi Reza dihadapan perwakilan Peserta tadi malam KTNA 17 Kabupaten/Kota.

Dikatakan, dirinya melihat persiapan yang dilakukan panitia sudah baik dan siap. “Saya lihat kesiapan sudah sangat siap, posko kesehatan dan lainnya siaga untuk melayani kebutuhan peserta,” ucapnya.

Dodi Reza Alex menyebutkan, Muba tidak hanya menargetkan untuk suksesnya acara KTNA saja tetapi berusaha semaksimal mungkin menjadi tuan rumah yang baik dan sangat berkesan bagi peserta KTNA dari peserta Kabupaten/Kota di Sumsel.

“Pelayanan prima kepada peserta menjadi prioritas, kita bersama agar KTNA di Muba ini akan menjadi hal yang paling dikenang petani-petani dan Nelayan se-Sumsel,” Mari Kita Sukseskan dan jadikan ajang KTNA ini menjadi ajang silaturahmi dan ajang bertukar informasi dan teknologi Pertanian peternakan perikanan dst sehingga berdampak postif bagi kita semua tutupnya. (Rls).

Baca Selengkapnya

Trending