Connect with us

Kabar Sumsel

Ada 617 Desa Tak Miliki Kantor

Published

on

DIALOG : Dialog khusus Pengelolaan Keuangan Desa, di aula Ditjen Perbendaharaan

REL, Palembang – Total ada 2.835 Desa di Sumsel namun 617 desa belum memiliki kantor. Hal ini terungkap pada dialog khusus Pengelolaan Keuangan Desa, di aula Ditjen Perbendaharaan, kemarin.

Dra Hj Vera Theresia MM, Kabid Bina Pemerintahan dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provonsi Sumsel menambahkan. Di Sumsel hampir 30 persen desa yang belum memiliki kantor. Dari jumlah 2 ribu tersebut pun ada yang rusak berat sehingga tidak dapat digunakan.

“Sangat banyak yang belum memiliki kantor, padahal kantor ini penting untuk pelayanan dan administrasi,” katanya.

“Iya banyak desa yang belum kantor bahkan dari data tadi banyak yang belum rusak berat. Seperti yang dikatakan Muara Enim ada 245 kantor, satu desa tidak memiliki. Dan 147 rusak berat sehingga tidak ditempati, bahkan empat Lawang belum punya satu pun,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini, kantor desa berada di rumah desa sehingga belum ada pemisahan. Namun untuk desa yang belum ada kantor pun tidak bisa langsung membangun kantor menggunakan dana desa. Sebab berdasarkan aturan PP No 40 Tahun 2014 bab V penggunaan Pasal 29. Bahwa dana desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaannya.

Karenanya, menteri desa harus menjadikan prioritas desa yang belum mempunyai kantor . “Bisa pula pembangunan menggunakan hibah atau , pihak ketiga hingga swadaya masyarakat,” jelasnya.

Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Tauhid mengatakan. Tidak adanya kantor desa menjadi perhatian dan sangat miris. Sebab bagaimana menjalankan pemerintahan kalau pelayanan dan administrasi kantor tidak ada. Jadi selama ini desa yang belum maka berkantor di rumah kepala desa.

“Sedih melihat desa belum ada kantor. Sebab kantor berdasarkan konstitusi desa merupakan pusat pemerintahan terkecil di Indonesia jadi wajib ada kantor, ” katanya.

Sebab, kata dia, di pulau Jawa kantor fasilitas kantor desa ada temapt ibadah hingga pasar. Kondisi yang berbeda dengan di Sumsel. Untuk itu, sambung dia, pihaknya akan mencari solusi agar keberadaan kantor ini bisa terpenuhi.

Misalnya, menggunakan dana desa tapi masalah nya tidak ada aturan yang mengatur tersebut. Sehingga kepala desa khawatir di kriminalisasi. “Akan diajukan ke Kemendes untuk mengubah aturan. Sebab berdasarkan aturan hanya empat priroitas peruntukan penggunaan dana desa.

Atau, bisa menggunakan skema tanggung renteng antar pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten. Bisa pula, menggunakan APBN yang dialokasikan khusus. Sebab bisa jadi kejadian yang tidak ada kantor juga terjadi di daerah lain. Dan tidak hanya di Sumsel sebab berdasarkan data tadi ada 70 ribu desa dan hampir 10 ribu belum.

Artinya , bisa saja daerah lain menghadapi masalah yang sama. Jadi kita ajukan bersama seluruh daerah sebab kebutuhan sama. “Apapun nanti kebijakan yang jelas keberadaannya penting,. Kalau tidak ada kantor bagaimana pelayanan maupun administrasi untuk warga apalagi keberadaan desa jauh dan terpencil,” pungkasnya. (yun/fin)

Empat Lawang

Jubir Covid-19 Muratara Angkat Bicara, Kasus PDP di Muratara Masih Menunggu Hasil Lab

Published

on

Caption : Teks foto: Jubir GugusTugas Covid-19 Muratara Susyanto Tunut

 

REL,Muratara – Simpang siur pemberitaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 01 Muratara, pihak Kabupaten Muratara belum menerima hasil laboratorium, baik dari Provinsi maupun dari pihak Rumah Sakit Siloam Lubuklinggau.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Muratara Susyan Tunut, sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium Sumsel, dan terus upayakan agar hasil lab tersebut bisa segerah di publikasikan, apakah memang terjangkit atau tidaknya.

Juru bicara (Jubir) Gugus tugas Covid-19 menggadakan konferensi pers, terhadap berita yang beredar di metroTV tentang informasi yang di sampaikan oleh jubir Sumsel, terkait pemakaman PDP 01 yang ada di Muratara, dalam pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler, karena bukan penolakan dari keluarga, melainkan gugus tugas Covid-19 Muratara tidak siap, berita tersebut tidak benar bahkan kebalikannya.

“Dari gugus tugas Covid-19 sudah menyiapkan mulai dari ambulans penjemputan sampai dengan pemakaman secara protokoler,”ujarnya, Kamis (16/4/2020)

Sambungnya, dan kita menyiapkan skenario penjemputan jenaza PDP 01 yang ada di rumah sakit Siloam Lubuklinggau, tiba-tiba di tengah perjalanan jenaza di pulang paksa oleh pihak keluarga untuk segerah di makamkan.

Untuk saat ini kita semuanya sepakat , untuk mengetahui jika seseorang memang betul-betul terjangkit Covid-19 atau tidaknya itu kita sedang menunggu hasil dari laboratorium provinsi dan hasil lab Rumah Sakit Siloam, kemudian di berikan kepada gugus tugas Covid-19 kota lubuklinggau, sebab merekala yang mengambil Sempel dari pasien tersebut, tambahnya

Ia menyebutkan, pihaknya menunggu hasil yang benar-benar murni, untuk kedepannya langkah apa saja yang nantinya akan ambil, jika hasil tersebut sudah di keluarkan.

“kita semua berharap dari hasil lab tersebut Negatif, dan tidak ada simpang siur masala pemberitaan di tengah-tengah masyarakat muratara, terkait Covid-19.(16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Trending