Connect with us

Empat Lawang

245 Rumah Dapat Bantuan BSPS

Published

on

SERAHKAN : Sekda Empat Lawang H Edison Jaya Memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada salah satu warga Sikap Dalam, Kamis (27/9).

REL, Empat Lawang – Dua Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2018, dua Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Sikap Dalam.

Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad melalui Sekda Empat Lawang H.Edison Jaya mengatakan, program BSPS ini merupakan solusi untuk membantu warga yang kurang mampu.

“Program bedah rumah ini adalah solusi bagi kita untuk membantu warga kita yang kurang mampu. Menjadikan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni,” kata Edison Jaya pada saat membuka Lauching dan Pengesahan Buku Tabungan Kepada Penerima Bantuan dan Tukang/Pekerja, Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2018, diaula Hotel Kito Tebing Tinggi, Kamis (27/9).

Dirinya lanjut Edison, memperingatkan kepada Camat dan Kepala Desa (Kades) agar tidak ada potongan-potongan apapun dibantuan BSPS tahun 2018 ini.

“Kami minta kepada Camat dan Kades Dana ini jangan lagi dipotong-potong karena dana ini sedikit, nanti tambah sedikit kalau dipotong,” tegasnya.

Ditempat sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Empat Lawang Darno Bakar menjelaskan, pada tahun ini ada 245 rumah yang mendapatkan BSPS tahu 2018.

“Itu ada di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Talang Padang, antara lain Desa Cangguh sebanayak 30 Unit, Desa Lampar Baru 60 unit dan Desa Talang Padang 37 unit. Dan di Kecamatan Sikap Dalam itu ada Desa Tanggo Raso sebanayak 40 unit, Desa Puntang 50 unit dan Desa Tapa Baru ada 28 unit. Jadi totalnya 245 unit rumah yang mendapatakan BSPS tahun 2018 ini,” jelas Darno.

Dilanjutkan Darno, bantu yang diterima warga itu sebesar 15 juta rupiah 2 lima ratusnya untuk upah tukang. Dan bantuan tersebut langsung melalui rekening penerima atau maayarakat yang menerima bantuan.

“Program ini akan terus ditingkatkan dan akan diratakan diseluruh Empat Lawang. Karena saat ini masih ada 9 ribu lebih rumah di Empat Lawang ini yang tidak layak huni,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satker Penyedian Perumahan Provinsi Sumatera Selatan Darwis, ditahun 2018 ini Sumsel mendapatkan 5 (Lima) ribu lebih rumah yang tersebar di 17 Kabulaten dan Kota se Sumsel ini. Dimana setiap orang mendapatkan 15 Juta, 2 Juta Lima ratusnya untuk biaya tukang.

” Jadi yang diterima warga itu 12 Juta Lima ratus ribu yang diterima warga itu. jadi pada intinya aliran uang ini langsung ke Masyarakat yang menerima bantuan, dan kami hanya sebatas pasilitator, dan dana ini bersumber dari APBN, setalah dibelikan bahan bangunan masih milik Negara tapi setalah dibangunkan rumah baru menajdi milik warga, dan ini tidak adak potongan apapun dari pihak manapun,” pungkasnya. (12)

Empat Lawang

SMK,SMA Se-Sumsel Serah Terimah Jabatan

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Penandatanganan serah terimah jabatan

REL,Empat Lawang- Setelah dilakukan pelantikan dan pengukuhan beberapa hari lalu, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB SE Kabupaten Empat Lawang, melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (16/9) di aula gedung SMK Negeri 1 Empat Lawang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, melalui Kasi Kurikulum Bidang SMK, Awaludin mengatakan, mutasi jabatan merupakan dinamika yang biasa sebagai abdi negara. Selain itu, mutasi juga dilakukan dalam rangka memperkaya pengalaman bertugas serta penyegaran suasana kerja.

“Dengan potensi dan integritas yang dimiliki oleh masing-masing Kepsek, hendaknya bisa mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk kemajuan sekolah,” ungkap Awaludin saat membacakan sambutan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.Rabu (16/9).

Awaludin juga menambahkan, sebagai seorang Kepsek, harus mengedepankan etika moral dan kejujuran serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan bawahan. “Ciptakan suasana yang kondusif di sekolah, dengan saling menjaga rasa asah, asih dan asuh,” imbuhnya.

Masih menurut Awaludin, tugas dan tanggungjawab kita saat ini semakin berat. Makanya fighting spirit harus dilakukan, dengan memberdayakan SDM staf yang ada. “Kita tidak bisa sendirian atau One Man Show dalam melaksanakan amanah ini, staf yang ada harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujarnya seraya berharap, seluruh Kepsek yang ada di Empat Lawang bisa membawa perubahan yang lebih baik, dalam dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditempat yang sama, Ketua MKKS SMK Kabupaten Empat Lawang, Saipul Efendi, mengajak seluruh Kepsek yang ada supaya memegang teguh amanah yang diberikan tersebut untuk membangun sekolah.

“Kita sama-sama menyadari dan yakin, amanah yang diberikan ini adalah salah satu bentuk ibadah. Untuk itu, mari kita jalankan amanah ini dengan baik,” ungkap Saipul.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Dinsos : Belum Terima Surat Resmi Kemensos

Published

on

Foto : Ilustrasi

REL,Empat Lawang – Pasien positif corona atau covid-19,baik yang meninggal dunia maupun yang telah sembuh dari virus corona,mendapatkan santunan dari pemerintah pusat melalui kementrian sosial Republik Indonesia.

Dikutip dari situs resmi kemensos RI ,kemensos ri memberikan santunan kepada pasien yang meninggal dunia positif corona sebesar 15 juta kepada ahli waris sedangkan pasien yang sembuh akan diberikan santunan jaminan hidup.

Dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas atau dinas kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan adalah korban covid-19.

Untuk diketahui, saat ini pasien positif corona di kabupaten Empat Lawang berjumlah 11 orang dengan rincian 2 orang meninggal dunia ,8 orang dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dalam proses isolasi mandiri

Sementara itu,Plt.Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Empat Lawang Eka Agustina mengatakan,Sampai saat ini belum mendapatkan info atau pun surat resmi dari kemensos.

“coba tanya BPBD ( sekretariat tim gugus ) atau Dinkes,sebab belum dapat info atau surat resmi dari kemensos dan saya telpon kadinsos provinsi (Palembang) juga belum pernah dapat,”Ungkapnya saat di hubungi melalui pesan singkat whatsapp.Senin (7/8).

Mungkin lanjutnya,kabid perlimbansos yang mendapatkan info tersebut.

“Untuk sampai saat ini saya belum,saya tanya kabid perlimbansos dulu mungkin di kabidnya ada info tentang ini karena saya masuk menjadi PLT kadinsos itu terhitung mulai bulan Mei,”Katanya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Masyarakat Keluhkan Isu yang Beredar

Published

on

Foto : Ilustrasi 

REL,Empat Lawang – Masyarakat dikeluhkan beredarnya informasi yang menyatakan bahwa penggunakan orgen tunggal dan pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Sebelumnya,melalui surat edaran bupati nomor : 360 /254/SE/BPBD/2020, telah memperbolehkan masyarakat yang ingin menggelar acara resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal.

Namun,dalam sepekan ini,beredarnya isu yang menyatakan penggunaan OT dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditutup (Tidak diperbolehkan lagi ) kembali.

“Yang saya dengar minggu kemarin,kabarnya itu sekitar bulan 9 dan bulan 10 tidak diperbolehkan lagi,”Ungkap AA yang tak ingin namanya dimuat di media,Minggu (6/8).

Kalau memang ditutup kembali,ia merasa kasihan kepada pemilik usaha OT maupun pelaminan,sedangkan pendapatan mereka hanya mengandalakan masyarakat yang ingin melaksanakan hajatan,dengan menyewa orgen tunggal dan pelaminan.

“Kalau ditutup kembali mereka mau makan apa,sementara ingin berkebun mereka tidak punya lahan,”tuturnya.

Iapun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Sementara Ketua gugus tugas covid-19 Empat Lawang H.Joncik Muhammad melalui Sekretariat gugus tugas covid-19 Kuswinarto,SE.M.Si mengatakan masyarakat jangan termakan isu isu yang belum jelas kebenarannya.

“berpedoman dengan surat edaran (SE) bupati Empat Lawang,bagi masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal harus memenuhi prosedur serta mematuhi syarat syarat dari surat edaran bupati tersebut,”Kata Kuswinarto.

Yang mana masih dikatakan Kuswinarto,pelaksanaan dan penggunaan orgen tunggal harus menerpkan protokol kesehatan dan mematuhi semua prosedur prosedur yang tertera di surat edaran bupati.

“Di point 13 dalam surat edaran bupati ,bagi masyarakat yang melanggar serta tidak mematuhi surat edaran tersebut dapat dikenakan sanksi yakni teguran oleh pihak berwajib dan penghentian pelaksanaan acara oleh pihak berwajib,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending