oleh

11 Desa Realisasi PBB Masih ‘0’ Persen

REL, Empat Lawang – Kesadaran bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) warga di Kabupaten Empat Lawang tergolong rendah,  setidaknya hingga november ini 11 desa yang realisasi PBB nol persen alias tidak bayar sama sekali,  sementara dibawah 50 persen sebanyak 27 desa,  hal ini terungkap dalam peringatan hari bulan bakti pelunasan PBB-BP2 oleh Badan Pengelolaan pajak dan retribusi daerah (BP2RD), Kamis (22/11/2018).

Kepala BP2RD Aidil Yuliansyah menjelaskan, 11 desa kategori nol persen yakni Desa Talang Padang Kecamatan Paiker,  Ujung Aling,  Ulak Nengkudu, Seguring Kecik,  Sugiwaras,  Baturaja Lama,  baturaja baru,  kota gading serta pancur mas kecamatan tebing tinggi,  kemudian suka kaya kecamatan saling dan bayau kecamatan pendopo, sementara dibawah 50 persen,  kecamatan tebing tinggi ada 16 desa,  kecamafan saling 3 desa, kecamatan pendopo 7 desa dan kecamatan pendopo 1 desa.

“Desa yang belum bayar dan belum dilunas masih bisa di bayar sampai desember 2018 mendatang, jika tidak akan di akumulasi di tahun berikut, ” ujar Aidil,

Selanjutnya Aidil menjelaskan, realisasi PBB 2018 terbaik pertama diraih Kecamatan Sikap dalam realisasi 100 persen sebanyak Rp 68.965.405, posisi kedua Kecamatan Ulu Musi realisasi 100 persen sebanyak Rp 83.699.575, ketiga Kecamatan Lintang Kanan realisasi 100 persen sebanyak Rp 78.882.130, Posisi keempat Kecamatan Talang Padang 93 persen Rp 49.882.130, kelima Kecamatan Paiker 89 persen Rp 73.388.100, keenam Kecamatan Pendopo 64 persen Rp 116.411.559, ketujuh kecamatan Pendopo Barat 56 persen, Rp 44.167.628, kedelapan Kecamatan Muara Pinang 53 persen Rp 65.700.441, Kesembilan Kecamatan Saling 42 persen  Rp 30.581.489 dan terakhir kesepuluh Kecamatan Tebing Tinggi 28 persen sebanyak Rp 119.392.409.

“Yang terbesar diberikan hadiah menarik sesuai janji bahkan ada lagi 75 desa yang realisasi 100 persen lebih dulu di berikan handphone,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Empat Lawang joncik Muhammad diwakili Asisten III Qobal Antoni  menyayangkan rendahnya partiipasi warga membayar pajak,  apalagi masih ada desa yang kategori nol persen,  pihaknya minta segera ditindak lanjuti dan dibuatkan edaran agar segera dilunasi, kemudian surat edaran agar pelunasan pajak di kaitkan dengan pelayanan masyarakat,  contohnya Pelayanan kesehatan, pembuatan KTP/KK, keterangan Lurah/Kades keniakan pangkat melamar PNS semua harus dilengkapi lunas pajak.

“Tolong kita menjadi tauladan warga yang baek, jangan dipermalukan hati orang yang tidak taat pajak,  apa lagi saya ketahui sewaktu menjadi Plt BP2RD dulu ada banyak ASN yang tidak bayar PBB,” tegasnya.

Lebih lanjut Qobal mengucapkan selamat kepada kecamatan dan desa yang menerima penghargaan baik piagam maupun hadia karena realisasi lunas pajak semoga kedepan lebih giat lagi,  pun begitu kepada desa yang belum,  masih ada waktu hingga Desember untuk melakukan pelunasan. “Selamat, semoga kedepan relisasi pajaknya lebih tinggi lagi,” pungkasnya. (12)

 

BACA JUGA